Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir dalam rangka penyampaian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Samosir dan
Ranperda Kabupaten Toba Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan
fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan
APBD, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab menuju arah
perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, sebut
Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir Sahat Panjaitan, belum lama ini saat
ditanya wartawan di sela-sela pelaksanaan Rapat Paripurna LKPJ Tahun
2012.
Ditambahkan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan
pelaksanaan APBD, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab
menuju arah perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sekaligus bagi Kepala Daerah, laporan ini dapat dijadikan sebagai
salah satu bahan evaluasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tertib administrasi dan
pengelolaan keuangan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di
Kabupaten Toba Samosir, sebut politisi muda dari Partai PPRN ini.
Sahat Panjaitan dalam sambutannya sebelumnya menyampaikan beberapa
hal diantaranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(LKPJ) kepada DPRD adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh
Kepala Daerah dalam rapat paripurna dan dibahas oleh DPRD secara
internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
Selanjutnya, hasil pembahasan dimaksud akan ditetapkan dengan
Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaiman diatur dalam PP
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat.
Termasuk PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:04/PMK.07/2011 mengamanatkan derah berkewajiban menyampaikan
laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan
realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
Lebih lanjut disebutkannya bahwa penyampaian LPPD dan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah untuk mewujudkan tujuan
pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan
yang bersih, bertanggungjawab, transfaran, akuntabilitas, efektif dan
efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.
Keseluruhan rangkaian kegiatan ini, merupakan penerapan fungsi
pengawasan DPRD terhadap kinerja Bupati Toba Samosir dalam kurun waktu 1
(satu) tahun anggaran 2012, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 dan Tatib DPRD Kab Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2010
dalam Pasal 5 huruf h menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan
wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
0 komentar:
Posting Komentar